Instruksi Presiden (INPRES) No. 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat mengamanatkan pembentukan Tim Pendamping yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan program-program dan kebijakan-kebijakan sektoral yang penting untuk pendukung program percepatan pembangunan kedua propinsi tersebut. Tim tersebut diketuai oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, dengan 10 menteri lainnya, termasuk BAPPENAS dan Menteri Keuangan sebagai anggotanya. INPRES No 5/2007 juga menjelaskan lima bidang prioritas bagi perkembangan propinsi tersebut, yang mencakup perbaikan infrastruktur dasar yang dibutuhkan untuk memberikan akses layanan yang lebih baik kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pedesaan terpencil dan juga masyarakat yang tinggal diperbatasan negara. Secara khusus juga dijelaskan perlunya usaha-usaha khusus untuk mempercepat pembangunan kedua propinsi tersebut melalui pengembangan infrastruktur transportasi.

Mengingat kompleksitas masalah dan tantangan pembangunan infrastruktur di kedua propinsi tersebut, dibutuhkan suatu pendekatan pembangunan kapasitas yang berkelanjutan. Pengembangan kapasitas institutisi pendidikan tinggi setempat bagi pengembangan infrastruktur merupakan sebuah cara untuk memastikan keberlanjutan usaha karena partisipasi mereka sangat strategis dalam memberikan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan pengembangan infrastruktur. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah menyatakan bahwa dukungan teknis untuk meningkatkan kapasitas institusi pendidikan tinggi setempat untuk mendukung dan mendampingi pemerintah lokal dalam melaksanakan perencanaan, desain, implementasi dan monitoring pengembangan infrastruktur di kedua propinsi tersebut.

Tujuan proyek ini adalah untuk:

• Mengkaji kebutuhan pengembangan kapasitas pemerintah dan masyarat setempat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur; dan
• Mengkaji kapasitas institusi-institusi pendidikan tinggi setempat untuk menyediakan pendidikan, pelatihan dan pendampingan tentang sumber daya dan jasa untuk mersepon kebutuhan pengembangan kapasitas yang telah teridentifikasi.

Rencana kerja ini menjelaskan gambaran singkat aktivitas-aktivitas untuk memberikan kuasa kepada institusi pendidikan tinggi di Papua dan Papua Barat untuk mendukung dan mendampingi pemerintah setempat dalam percepatan pembangunan infrastruktur di kedua propinsi tersebut.

Tim dari proyek ini akan membutuhkan dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas dan untuk berhubungan dengan para pejabat di lembaga-lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga berbagai organisasi internasional yang bekerja di daerah tersebut. Berdasarkan dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tim dari proyek ini akan mengadakan kerja sama dengan UNCEN dan UNIPA. Kedua universitas tersebut akan menyediakan mitra penelitian selama pelaksanaan proyek ini.

PENDEKATAN PROYEK

Proyek ini telah mengembangkan sebuah kerangka yang bertujuan untuk mengidentifikasi gap dan/atau keterbatasan-keterbatasan:

• antara kebutuhan pemerintah lokal dengan kapasits pejabat pemerintah lokal untuk merencanakan, melaksanakan dan memonitor program pengembangan dan kemajuannya (Gap 1);
• antara pejabat pemerintah dengan institusi pendidikan tinggi di Propinsi Papua/Papua Barat untuk menetapkan kerjasama advokasi kebijakan, pelatihan dan pendampingan (Gap 2);
• antara institusi pendidikan tinggi di Propinsi Papua/Papua Barat dengan masyarakat setempat untuk melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas institusi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat (Gap 3).

Kebutuhan pembangunan akan diidentifikasi dengan menilai dan meninjau ulang tantangan dan kesempatan yang ada bagi pengembangan daerah dan infrastruktur di Propinsi Papua dan Papua Barat. Ini akan dilakukan melalui peninjauan kepustakaan dan kebijakan. Serangkaian workshop dan Focused Group Discussions dengan stakeholder terkait akan dilakukan untuk menunjukkan kebutuhan yang sekarang dan untuk membedakanya dengan ”daftar keinginan”.

Penilaian kapasitas akan dilakukan pada dua organisasi klien utama, yaitu pemerintah lokal (propinsi dan kabupaten/kota) dan institusi pendidikan tinggi. Untuk institusi pendidikan tinggi, proyek ini akan berfokus pada UNCEN dan UNIPA.

Penilaian akan dilakukan untuk komponen-komponen berikut ini:

• Kapasitas sumber daya manusia: kompetensi, keahlian, keterampilan, inovasi dan kerja sama;
• Kapasitas institusi: pengelolaan, administrasi, kerangka hukum, manajemen keuangan, sistem layanan.

Dengan memahami Gap 1, Gap 2, dan Gap 3 (lihat Lampiran 1 dan Lampiran 2), proyek ini akan menjelasakan tindakan-tindakan untuk mempersempit atau menghilangkan gap-gap yang ada. Tindakan-tindakan ini kemudian bisa diterjemahkan menjadi strategi dan rencana tindakan bagi institusi pendidikan tinggi untuk membantu pemerintah setempat dalam melaksanakan program pembangunan Papua dan Papua Barat.