JAYAPURA, SABTU - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menegaskan bahwa kini tak satu sen pun hasil dari kekayaan alam di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diambil oleh pemerintah pusat di Jakarta. Sebab, untuk pembangunan kedua provinsi tesebut tahun 2008 ini, total ada sebanyak Rp 28 triliun dana dari APBN 2008 yang disalurkan.

Dengan jumlah penduduk Papua sebanyak hampir 3 juta jiwa, maka setiap bayi di Papua akan mendapat dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 10 juta per jiwa. Jika satu keluarga mempunyai lima anak, maka keluarga tersebut akan mendapat Rp 50 juta per tahunnya. Hal itu ditegaskan Wapres Kalla saat memberikan pembekalan pada peserta rapat kerja daerah (Rakerda) bupati dan walikota se-Papua di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Sabtu (16/2) siang waktu setempat.

Pernyataan Wapres Kalla ini dikemukakan untuk menepis tudingan sebagian masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat lokal maupun asing yang menuding pemerintah pusat mengambil terlalu banyak hasil kekayaan Papua. "Jadi, tak ada lagi satu sen pun hasil kekayaan alam Papua yang dinikmati oleh orang-orang di Jakarta. Semuanya, sudah dikucurkan kembali kepada masyarakat Papua. Dana yang dikucurkan ke Provinsi Papua mencapai Rp 20 triliun dan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp 8 triliun sehingga total sebanyak Rp 28 triliun yang diberikan ke Papua. Padahal, dari PT Freeport Indonesia yang dibayarkan kepada negara hanya sebesar 1,7 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 16 triliun," kata Wapres Kalla.

Menurut Wapres Kalla, ketulusan pemerintah pusat melaksanakan otonomi khusus dengan alokasi dana ke Papua bukanlah cuma di mulut saja, akan tetapi benar-benar dilaksanakan melalui program dan kebijakan pemerintah. Wapres Kalla menambahkan bahwa kontribusi pemerintah pusat ke Papua akan terus bertambah jika sudah produksi minyak dan gas alam (migas) di Papua sudah dihasilkan. "Bisa saja pertambahan pendapatan penduduk menjadi Rp 15 juta per orang per tahunnya," lanjut Wapres Kalla.

Ditegaskan Wapres Kalla lagi bawa kontribusi pemerintah melalui dana perimbangan dan dana otonomi khusus, termasuk dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK) yang diterima di Papua, jauh lebih besar dari yang diterima provinsi lainnya. "Dibandingkan dengan provinsi lainnya yang hanya Rp 2 juta per penduduk, maka Papua mendapat lima kali dari pendapatan penduduk di Sulawesi Selatan," kata Wapres Kalla.

Papua Paradoksal

Sementara, Gubernur Papua Barnabas Suebu menyatakan kondisi Papua merupakan kondisi yang paradoksal, meskipun menerima dana yang sangat besar dari pemerintah pusat, namun 80 persen penduduk Papua masih miskin dan di bawah garis kemiskinan. "Mereka miskin di atas kekayaan mereka," ujar Barnabas. Oleh sebab itu, tambah Barnabas, diperlukan inovasi dan terobosan baru di Papua serta pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan agar penggunaan dananya bisa benar-benar diawasi bagi kesejahteraan rakyat Papua.